Setan Pun Keberatan, Pak Luhut!


homepage_default.jpg (2000×1105)

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan kontroversial soal rencana penempatan perwira TNI aktif di sejumlah lembaga sipil. “Kalau ada yang keberatan, coba dijelaskan keberatannya di mana?” kata Luhut seperti dikutip dari tirto.id

Tentu saja pernyataan ini memancing reaksi keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktifis sipil yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa rencana yang digulirkan oleh pendiri Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus sebagai cermin kegagalan TNI melakukan reformasi di institusi internalnya.

Sejak Soeharto lengser dari tahta kekuasaannya pada 21 Mei 1998, salah satu agenda reformasi yang didengungkan ialah pencabutan dwifungsi Abri. Sejak naik ke tampuk kepemimpinan pasca G30S, sejumlah pihak menilai bahwa dwifungsi ABRI ialah landasan untuk  Abri mendapatkan keleluasaan di bidang sosial politik.

Pada prakteknya selama 32 tahun Soeharto memimpin negeri ini, dwifungsi ABRI menjadi alat untuk proses decision making yang berpusat pada birokrasi dan pola hubungan state-society yang mengkombinasikan kooptasi responsivitas dengan represi.

Lebih mengerikan lagi-lagi gagasan dwifungsi ABRI yang dikeluarkan oleh Jenderal AH Nasution juga digunakan oleh para perwira tinggi untuk memperkaya diri sendiri dan kolega serta menggunakan kekuasaannya demi kepentingan kelompok. Tak mengherankan jika kemudian banyak perwira tinggi yang ditempatkan Soeharto di jabatan penting di pemerintahan daerah.

Dalam kurun waktu 1960 hingga 1970-an, Gubernur, bupati, walikota didominasi oleh perwira ABRI. Hal ini diperparah dengan munculnya konsep Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang mempunyai peran cukup besar pada waktu itu di tiap daerah.

Tidak hanya di level eksekutif, peranan dwifungsi ABRI juga dilakukan di levek legislatif. Lewat Penetapan Presiden No.40 1960 mengenai pembentukan DPR-GR (Gotong Royong), ABRI mendapat jatah 35 kursi sebagai bagian dari golongan fungsionil (karya) angkatan bersenjata.

Mempertanyakan Motif Luhut

Memangku jabatan sebagai seorang Menko Kemaritiman, pernyataan Luhut soal rencana penempatan perwira TNI di lembaga sipil menjadi hal aneh. Pasalnya dalam tupoksi tugas seorang Menko 
Kemaritiman, Luhut tak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan pernyataan tersebut.

Pernyataan Luhut sebagai seorang Menko sangat tidak etis dan bisa menjadi blunder politik. Tak salah jika kemudian publik layak untuk mempertanyakan motif dibalik pernyataan Luhut ini?

Apakah bisa dikatakan motif dari Luhut ini untuk melindungi usaha-usaha yang ia dirikan? Meski ia sudah mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa saat ini ia sudah tak memiliki perusahaan yang dipimpin, namun jika dicermati bersama ada satu usaha yang masih dikelola Luhut yakni lembaga pendidikan DEL yang berlokasi di Sumatera Utara.

Lembaga pendidikan ini bukan lembaga pendidikan biasa. Berlokasi di Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Toba, Sumatera Utara, Yayasan DEL memiliki sejumlah lembaga pendidikan dari SMA hingga Institut Teknologi yang memiliki peran besar untuk perusahaan seperti PT Toba Pengembang Sejahtera.

Pada Januari 2018 lalu, PT Toba Pengembang Sejahtera menyiapkan gedung untuk nantinya menjadi ruang untuk Luhut jika pensiun. Gedung yang berlokasi di kawasan elite, Mega Kuningan, Jakarta dibangun di atas tanah seluas 1,7 hektare sudah dibangun sejak 2014 lalu.

PT Toba Pengembang Sejahtera sendiri merupakan anak usaha milik Luhut. PT Toba Pengembang Sejahtera memberikan kontribusi cukup besar pada pengembangan teknologi pendidikan di Yayasan Del. Sejumlah lulusan Del yang sangat kompeten di teknologi dan bidang pertambangan kebanyakan juga berkontribusi kepada PT Toba Pengembang Sejahtera.

Meski kurang dari 15 tahun, sejumlah perusahaan Luhut mampu berkembang cepat. PT Toba Sejahtera misalnya pada 2011 lalu mampu menghasilkan produksi gabungan mencapai lebih dari 5,5 juta metric ton batubara. Kemudian konsesi lahan minyak dan gas seluas 4.567 kilometer persegi di Blok Tenggara Madura, dan sebuah pembangkit listrik independen berdaya 2 x 15 MW dengan tenaga batubara.

Luhut juga diketahui mengelola sempat mengelola bisnis ladang minyak dan gas di Blok South East Madura seluas 4.567 km persegi. Ladang minyak ini dikelola oleh PT Energy Mineral Langgeng dan diperkirakan memiliki potensi sumber daya sebesar 2 miliar barel minyak dan 593 miliar kaki kubik gas alam.

Mengenai laba yang dihasilkan, pada 2012, total penjualan batubara mencapai US$397 juta atau sekitar Rp4,3 triliun, dengan total aset US$ US$261 juta atau Rp2,9 triliun. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar US$11,9 juta atau sekitar Rp130 miliar.

Dari laporan PT Toba yang dipublikasi pada 2012 silam, Luhut diketahui memiliki saham sebesar 73,79 persen. PT Toba juga memiliki sejumla anak perusahaan lain seperti PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Indomining, dan PT Trisensa Mineral, dimana ketiga perusahaan ini berkantor di Wisma Bakrie 2.

Dengan skema perusahaan yang pernah jadi miliknya tersebut, Luhut memiliki kepentingan tentu saja untuk menjaga aliran bisnisnya. Menempatkan perwira TNI aktif di sejumlah lembaga sipil akan menjamin keberlangsungan usahanya.

Bermodalkan purnawirawan bintang empat, Luhut tentu bisa diduga memiliki koneksi yang cukup luas dengan sejumlah perwira TNI dengan motif kepentingan pribadi. Apalagi semangat korsa akan menyulitkan untuk seorang TNI bersikap profesional jika dibenturkan dengan kepentingan komandan tertinggi.

Luhut sendiri memiliki gaya dan strategi militer untuk mengembangkan usahanya. Sistem garis komando khas seorang kepala pasukan diterapkan di PT Toba Sejahtera. Dikutip dari bisnis.com, Di Toba Sejahtra, gaya dan strategi militer yang diadaptasi adalah sepertiga waktu adalah milik komandan, dan sisanya adalah waktu anak buah yang artinya, teamwork yang solid mutlak diperlukan.

Kondisi ini juga yang secara tidak langsung menjadi alasan untuk Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Tri Sasongko. Dadang dinukil dari tirto.id berpandangan, rencana penempatan perwira TNI di institusi sipil atau kementerian merupakan langkah mundur dalam reformasi dan merusak iklim demokrasi Indonesia.

Jika melihat dari jangka pendek, pernyataan Luhut mungkin juga bisa dikategorikan sebagai strategi untuk menarik kalangan militer dan mantan militer di Pilpres 2019. Langkah ini justru mencerminkan ketidakelokkan Luhut melihat kemajuan pola pikir militer secara era Reformasi.

Pasalnya munculnya UU TNI utamanya di Pasal 74, kita bisa melihat bagaimana kalangan militer memiliki kemauan untuk melepaskan diri dari tarik-tarikan kepentingan golongan yang menciderai fungsi militer itu sendiri.

Pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan, "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung."

Bunyi ayat tersebut sudah sangat terang benderang membatasi personil aktif untuk bisa menduduki lembaga sipil. Pernyataan Luhut yang tidak menjelaskan secara spesifik justru menabrak aturan hukum ini.

Suara Penolakan

Pernyataan Luhut yang kontroversial ini tidak hanya mendapat penolakan dari aktifis sipil, anggota DPR, dan sejumlah pengamat hukum, suara penolakan juga terdengar nyaring di jagat sosial.

Netizen baik dari mereka yang berlatarbelakang pendukung Paslon 01 dan 02 sama-sama menyuarakan penolakan terhadap rencana Luhut ini. Hingga, Sabtu (22/02) malam, netizen mempopulerkan #TNIPolriBukanAlatKekuasaan.

“Saya sangat keberatan, Pak Luhut! Supremasi sipil adlh fundasi pokok demokrasi. Upaya mengembalikan dwifungsi tentara hrs ditolak keras. Ini melampaui soal pilpres. Bukan soal pro Jokowi atau anti Jokowi. Ini soal mengawal spirit reformasi.” kicau Akmal Sahal di akun Twitter pribadinya.

Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI melalui penempatan TNI di Lembaga Sipil juga sudah banyak di-share sejumlah pihak. Hingga Sabtu (22/02) malam, sejumlah tokoh penting ikut mendukung petisi ini seperti Prof. Dr. H. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI), Prof. Dr. Frans Magnis Suseno (Budayawan), Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI), Dr. Karlina Supelli (Dosen STF Driyakara), Dr. Agus Sudibyo (pegiat media), Dr. Robertus Robet ( dosen UNJ), Dr. Nur Iman Subono (Dosen UI), Dr. Ali Syafaat ( Dosen FH UB), dan masih banyak lagi.

Di dalam petisi, mereka yang menolak usulan Luhut itu menyebut bahwa Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Mereka memandang peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU No. 34/2004 tentang TNI yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial.

No comments

Powered by Blogger.