Skenario Terburuk: Edy Rangkap Jabatan, Menpora Ikut Campur, PSSI Disanksi FIFA

Berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei Pilkada, Edy Rahmayadi dan pasangannya, Musa Rajeckshah unggul suara dibanding lawannya, Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Hasil ini pun bakal membuat ketum PSSI yang tengah cuti itu akan jadi Gubernur Sumatera Utara yang baru periode 2018-2023. 

Terpilihnya Edy Rahmayadi berdasar hasil quick count tentu jadi hak dan kemenangan politik mantan Pangkostrad tersebut. Sayangnya kemenangan politik Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut itu diprediksi justru akan menimbulkan polemik baru di sepakbola Indonesia. 

Bagaimana tidak, Edy Rahmayadi yang ditanya oleh wartawan soal posisinya sebagai ketum PSSI justru mengatakan bahwa ia tak akan melepas jabatannya itu meskipun nantinya KPU mengesahkannya sebagai pemenang Pilkada Sumut 2018. 



"(Tidak akan mundur dari jabatan sebagai Ketua PSSI) oh ya ya. Makanya tidak ada undang-undangnya. Sah boleh," kata Edy seperti dikutip dari cnnindonesia.com (01/07/18). Apa yang dikatakan oleh pria kelahiran Sabang ini memang benar, secara aturan hukum di Indonesia tak ada aturan yang melarang pejabat publik untuk merangkap jabatan. 

Namun jika bicara etis atau tidak serta bicara kepantasan dan konflik kepentingan, posisi rangkap jabatan akan bisa mengganggu stabilitas sepakbola Indonesia yang masih di tahap membangun. Yang paling mengkhawatirkan juga bagaimana Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah jauh-jauh hari menginginkan Edy Rahmayadi jika memang terpilih sebagai Gubenur Sumut untuk melepas jabatannya di PSSI. 

"Untuk itu kami hanya menyarankan saja, kalau pun kami mentapkan, itu kami salah. karena Menteri lain juga bisa rangkap jabatan dan bahkan Menteri itu kan lebih tinggi (jabatannya) dari Pangkostrad. Tetapi, kalau boleh kami sarankan, lebih baik memilih salah satunya," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto seperti dikutip kumparan.com (01/07/18). 

Saran yang bisa jadi pedang bermata dua

Meski sebatas saran, bukan tidak mungkin Menpora bisa bertindak lebih jauh di saat kerja-kerja dari Edy Rahmayadi di PSSI terganggu. Jika ini yang terjadi tentu saja masalah besar akan dihadapi sepakbola Indonesia. 

Saat pemerintah lewat Kemenpora sudah ikut campur maka sepakbola Indonesia harus siap kembali menerima awan gelap berupa sanksi dari FIFA. Sesuai pasal 17 Statuta FIFA, pemerintah satu negara dilarang untuk ikut campur tangan di federasi. Indonesia zaman La Nyalla atau Iran pernah merasakan sanksi tersebut dan itu jadi awan hitam untuk sepakbola nasional. 

Ketidaksukaan beberapa pihak untuk Edy Rahmayadi merangkap jabatan sebenarnya tidak hanya disuarakan oleh pihak Kemenpora. Asprov Jatim misalnya pada 2016 lalu pernah mewanti-wanti agar ketum PSSI tidak rangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya. 

"Jangan sampai memilih ketua umum yang tidak fokus memimpin PSSI karena merangkap jabatan," kata Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Timur Bambang Pramukantoro seperti dikutip dari beritasatu.com (01/07/18). 

Edy sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan mengatakan bahwa ia tak langsung turun sebagai ketum PSSI jika nanti sudah terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. 

"Tidak terganggu. Grand design itu sudah disiapkan. Jadi rencana, jadwal semua berjalan. Saya kan sebagai ketua tinggal 'hei kenapa tidak dijalani'," kata Edy seperti dikutip dari cnnindonesia.com (01/07/18). 

Apa yang nantinya dijalani Edy Rahmayadi memang tak salah. Pasalnya rangkap jabatan di posisi ketua umum federasi olahraga di Indonesia bukan hal baru, Edy tentu mengikuti jejak para seniornya yang juga rangkap jabatan seperti Ketua Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) dijabat oleh Wiranto yang sekaligus menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). 

Belajar dari pria Lebanon

Namun jika kembali ke prinsip kepantasan, etis, dan konflik kepentingan, Edy Rahmayadi mungkin bisa menilik pelajaran yang pernah dialami oleh Syekh Ahmad Al Fahad Al Ahmed Al Sabah. Eks presiden Komite Olimpiade Asia (OCA) itu pada 2017 lalu seperti dikutip dari vice.com (01/07/18) mundur dari jabatannya karena tersandung masalah suap. 

Al Sabah yang juga menduduki posisi sebagai Dewan Pengelola Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) dianggap memanfaatkan dua jabatan pentingnya tersebut untuk praktek-praktek korupsi. Konflik kepentingan yang dialami Al Sabah sebelumnya sempat dikritik oleh banyak media asing setelah ia tak melepas jabatannya di OCA meski sudah terpilih sebagai anggota tertinggi FIFA. 

Al Sabah adalah satu dari sedikit orang yang bisa menjabat sekaligus di FIFA dan Organisasi Penyelenggara Olimpiade. Al Sabah telah menjabat sebagai anggota Komite Olimpiade Asia sejak 1991 serta terlibat dalam Badan Pengelola FIFA sejak 2015.

Share on Google Plus

About P I

“Semua yg terjadi di bawah kolong langit, adalah urusan setiap orang yg berpikir” -PAT-
    Blogger Comment
    Facebook Comment